Upaya Percepatan Penyerapan APBD Papua Tengah: Tantangan dan Strategi di Tengah Realisasi 33,75%
Berita Sorendiweri – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan. Hal ini disampaikan oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Tengah, Zakharias F. Marey, dalam Perayaannya mewakili Gubernur Meki Nawipa, SH, di Ball Room Kantor Gubernur, Bandara Lama, Distrik Nabire.
Meski capaian penyerapan APBD sebesar 33,75% dinilai sebagai prestasi yang patut disyukuri, Zakharias mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar dalam meningkatkan realisasi belanja agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Pencapaian dan Tantangan Penyerapan APBD
Dalam pemaparannya, Zakharias Marey menekankan beberapa kendala utama yang menghambat optimalisasi penyerapan APBD Papua Tengah, antara lain:
-
Keterlambatan Penetapan Pejabat dan Pengelola Keuangan – Proses birokrasi yang menyebabkan lambatnya tertundanya pelaksanaan program.
-
Kurangnya OPD Pemahaman dalam Pengadaan Barang/Jasa – Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memahami prosedur pengadaan secara komprehensif.
-
Keterlambatan Penyaluran Dana Transfer – Masalah teknis dan administratif memperlambat alokasi dana ke berbagai sektor.
-
Keterbatasan Akses Internet di Beberapa Daerah – Infrastruktur digital yang belum merata menyulitkan proses pengadaan elektronik.
-
Lambatnya Proses Lelang – Prosedur lelang yang berbelit-belit menghambat realisasi proyek fisik.
“Tantangan ini harus berhadapan bersama dengan strategi yang tepat,” tegas Zakharias.
Langkah Strategi untuk Percepatan APBD
Baca Juga: FC Twente Didesak Lepas Bertemu Hilgers, Bek Timnas Indonesia Ini Ingin Tantangan Baru!
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyusun beberapa langkah strategi, di antaranya:
1. Percepatan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
Zakharias pentingnya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023, yang mengatur percepatan realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
2. Koordinasi dengan LKPP untuk Efisiensi Pengadaan
Pemprov akan berkoordinasi aktif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan pemahaman teknis yang baik di tingkat OPD.
3. Pengelolaan Dana yang Efektif dan Transparan
Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap proses penganggaran. Selain itu, kontrak dan lelang harus sesuai dengan volume, spesifikasi, dan standar harga satuan yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi E-Katalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Penggunaan e-katalog dan KKPD akan mempercepat proses pengadaan dan pengelolaan uang persediaan.
5. Alokasi 40% Anggaran untuk Usaha Kecil dan Koperasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal, Pemprov mengalokasikan minimal 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha kecil dan koperasi.
6. Peran Aktif Inspektorat Daerah
Inspektorat diminta untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan keyakinan kepada OPD dalam pelaksanaan anggaran. Jika diperlukan, koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan dilakukan.
7. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim khusus akan dibentuk untuk memantau perkembangan penyerapan APBD secara berkala, termasuk melalui rapat berkala guna memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Zakharias Marey menegaskan, upaya percepatan penyerapan APBD bukan hanya tentang angka, melainkan dampak nyata bagi masyarakat Papua Tengah. Dengan langkah-langkah konkret ini, realisasi anggaran yang diharapkan dapat meningkat signifikan sehingga pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi dapat segera terwujud.
“Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi dan bekerja lebih keras demi kesejahteraan rakyat Papua Tengah,” tutupnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap optimis dapat meningkatkan penyerapan APBD melalui strategi kolaboratif dan inovatif. Dengan dukungan semua pihak, realisasi anggaran yang diharapkan tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
