Pemerintah Pacu Pembangunan DOB Papua, Target 2028 Sudah Operasional Penuh
News Sorendiweri– Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua kini memasuki babak penting. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, seluruh DOB yang terbentuk di Tanah Papua ditargetkan bisa beroperasi penuh pada tahun 2028. Target tersebut menjadi komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk memastikan hadirnya layanan pemerintahan yang efektif dan dekat dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ribka usai menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (19/8/2025). Rapat ini dihadiri lintas kementerian, mulai dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian PU, hingga Bappenas.
“Pertemuan kami ini adalah tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR. Kesepakatan yang diambil, seluruh infrastruktur pemerintahan DOB Papua harus bisa operasional pada 2028,” ujar Ribka.
Progres Pembangunan di Tiap DOB
Dalam rapat tersebut, Kementerian PU melaporkan perkembangan pembangunan di empat DOB Papua:
-
Papua Selatan: Pembangunan infrastruktur sudah mencapai 67%. Progresnya lebih cepat dibanding DOB lain.
-
Papua Barat Daya: Masih dalam tahap awal, dengan progres sekitar 20–30%.
-
Papua Tengah: Proses lelang tengah berjalan, penandatanganan kontrak ditargetkan Oktober 2025.
-
Papua Pegunungan: Masih menunggu pemindahan lokasi pusat pemerintahan. Readiness Criteria (RC) ditargetkan rampung akhir Agustus 2025.
Meski terdapat perbedaan kecepatan pembangunan, pemerintah optimistis seluruh DOB akan serentak beroperasi pada 2028.
Dukungan Anggaran APBN dan APBD
Ribka menegaskan, pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua dibiayai melalui skema gabungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembagian tugas antara pusat dan daerah sudah jelas: APBN menopang infrastruktur utama, sementara APBD mendukung kebutuhan teknis dan lokal.
Baca Juga: Paskibraka Papua Pegunungan Tampilkan Harmoni Budaya dalam Upacara Kemerdekaan yang Menggetarkan
“Skema pembiayaan sudah terarah. Namun kita tetap butuh dukungan dari semua pihak, baik Kemenkeu, Kemen PU, maupun Bappenas, agar target 2028 tercapai,” ucapnya.
Dari seluruh DOB, Papua Pegunungan disebut sebagai wilayah dengan tantangan paling berat. Kondisi geografis yang sulit membuat biaya pembangunan lebih tinggi dibanding daerah lain. Pemerintah harus menyiapkan akses jalan, drainase, hingga perumahan layak huni dengan biaya tambahan yang signifikan.
Meski demikian, Ribka menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi skala pembangunan. “Kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga kantor DPR Papua (DPRP) akan tetap dibangun sesuai perencanaan,” ujarnya.
Peran Kepala Daerah dan Masyarakat
Seiring pembangunan berjalan, kepala daerah definitif di tiap DOB kini lebih percaya diri. Dengan adanya kepastian timeline 2028, mereka bisa menggerakkan birokrasi dan masyarakat dalam mendukung pembangunan.
Kemendagri juga berkomitmen memberi arahan teknis, tidak hanya kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami proses pembangunan fisik, sekaligus siap memanfaatkan infrastruktur baru ketika pemerintahan DOB sudah beroperasi penuh.
Koordinasi Intensif Antar Kementerian
Ribka menambahkan, pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu langkahnya adalah kunjungan langsung Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Papua Pegunungan. Dari kunjungan itu, disepakati pembangunan sejumlah kantor kunci sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Setiap bulan kita akan lakukan rapat evaluasi. Ini bukan hanya wacana, tapi aksi rutin untuk memastikan semua progres sesuai rencana,” tegas Ribka.
Pembangunan DOB Papua menjadi salah satu agenda besar pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat otonomi daerah di Tanah Papua. Kehadiran infrastruktur pemerintahan yang representatif diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola birokrasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan akses layanan publik bagi masyarakat.
