Intervensi Aparat dan Kecurangan Pemilu: PDI-P Soroti PSU Pilkada Papua 2025
News Sorendiweri– Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Papua 2025 kembali memanas setelah PDI-Perjuangan (PDI-P) menuding adanya intervensi aparat dan penyelenggara pemilu dalam proses rekapitulasi suara. Klaim ini mencuat setelah Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, mengungkapkan adanya indikasi kecurangan sistematis yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara pasangan Benhur Tomi Mano (BTM) dan Constant Karma (CK).
Eskalasi Kecurangan dalam Rekapitulasi Berjenjang
Ronny Talapessy dalam siaran persnya menyatakan bahwa pihaknya menemukan upaya sistematis untuk memanipulasi hasil PSU melalui intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS), Bawaslu Provinsi Papua, hingga KPU kabupaten/kota. “Kami menilai ada eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang,” tegas Ronny.
Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari penyelenggara pemilu, tetapi juga melibatkan oknum aparat kepolisian. Hal ini semakin mencurigakan mengingat salah satu pesaing BTM-CK adalah mantan Kapolda Papua, yang diduga memiliki jaringan kuat di tubuh kepolisian.
Intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara
Ronny memberikan contoh kasus intimidasi yang terjadi malam, di mana oknum kepolisian diduga menekan ketua dan anggota panitia distrik di Sentani Timur. Kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. “Ini adalah bentuk pelanggaran demokrasi. Rakyat sudah menentukan pilihannya, jangan ada yang mengubahnya,” tegas Ronny.
PDI-P menegaskan bahwa intervensi semacam ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengabaikan kedaulatan rakyat. “Kalau rakyat memilih BTM-CK, maka hasilnya harus dihormati. Jangan ada upaya dari Jakarta atau pihak mana pun untuk memutarbalikkan kehendak publik,” tambahnya.
Baca Juga: KKB Resahkan Papua, Aparat Berhasil Pukul Mundur Jaringan Egianus Kogoya
Permintaan Pengawasan Ketat dari Bawaslu
Menyikapi temuan ini, PDI-P mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara. Ronny menegaskan bahwa pemilu harus berjalan adil dan jujur sesuai amanat UUD 1945.
“Kami meminta Bawaslu lebih ketat mengawasi perhitungan suara. Tidak boleh ada lagi intimidasi atau manipulasi yang merugikan hak politik masyarakat,” ujarnya.
Seruan untuk Menghormati Hasil PSU
PDI-P mengingatkan semua pihak, termasuk peserta pilkada lainnya, untuk menerima hasil PSU secara sportif. “Semua yang berkontestasi harus menghormati keputusan rakyat. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi,” tegas Ronny.
Partai berlambang banteng moncong putih itu juga mengajak masyarakat Papua dan seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, namun waspada terhadap potensi kecurangan. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan siap mengambil langkah hukum jika diperlukan,” tandasnya.
Kasus ini bukan kali pertama Pilkada Papua diwarnai kontroversi. Sejarah panjang konflik politik dan ketegangan etnis di Papua sering kali memengaruhi dinamika pemilu. Jika intervensi aparat terbukti benar, hal ini dapat semakin merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di wilayah tersebut.
Banyak pengamat menilai, penyelesaian masalah ini harus melibatkan pengawasan ketat dari lembaga independen, termasuk Komnas HAM dan organisasi pengawas pemilu internasional jika diperlukan. Sebab, Papua bukan hanya wilayah sensitif secara politik, tetapi juga rawan konflik horizontal jika ketegangan pemilu tidak dikelola dengan baik.
Klaim PDI-P tentang intervensi aparat dalam PSU Pilkada Papua 2025 adalah tamparan keras bagi demokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilu-pemilu selanjutnya. Pemerintah dan semua pihak terkait harus memastikan bahwa suara rakyat Papua benar-benar didengar, bukan dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite.
