Komnas HAM Turunkan Tim Pemantau PSU Pilkada Papua: Jamin Transparansi dan Perlindungan HAM
News Sorendiweri– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua mengambil langkah proaktif untuk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketua Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, mengumumkan penurunan tim khusus yang akan memantau langsung pelaksanaan PSU pada 5-7 Agustus 2025.
Tim Pemantau Komnas HAM Siap Bertugas
Sebanyak 26 anggota Komnas HAM Papua akan disebar di tiga wilayah utama Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom. Mereka akan memantau seluruh tahapan PSU, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-pemungutan suara.
“Tim kami akan memastikan proses distribusi logistik, kinerja petugas penyelenggara, keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta situasi keamanan di lokasi pemungutan suara,” jelas Frits. Selain itu, mereka juga akan mengawasi potensi praktik politik uang yang dapat merusak integritas demokrasi.
Untuk daerah lain di luar cakupan tim utama, Komnas HAM bermitra dengan organisasi lokal yang akan melaporkan perkembangan PSU. “Jika ada temuan atau laporan pelanggaran, mitra kami akan segera menyampaikannya ke Komnas HAM Papua,” tambah Frits.
Baca Juga: Kodim 1708/BN Berkomitmen Jamin Keamanan Pelaksanaan PSU di Papua
Mengapa Pemantauan Ini Penting?
Pilkada di Papua kerap diwarnai dengan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konflik keamanan, hingga isu ketidakadilan dalam proses pemilihan. PSU kali ini digelar setelah ditemukannya sejumlah pelanggaran dalam tahapan sebelumnya, sehingga pengawasan ekstra diperlukan untuk memastikan tidak ada pengulangan masalah.
Komnas HAM menekankan bahwa pemantauan ini bukan hanya soal prosedur teknis pemilu, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar warga Papua. “Setiap warga berhak memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau manipulasi. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi,” tegas Frits.
Harapan untuk PSU yang Damai dan Berkualitas
Frits berharap seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan peserta Pilkada, dapat bekerja sama menciptakan iklim demokrasi yang sehat. “Kami mendorong agar PSU berjalan lancar, tanpa kekerasan, dan semua suara rakyat terdengar dengan jujur.”
Komnas HAM juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran selama proses PSU. Dengan pendekatan berbasis HAM, mereka berkomitmen untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan otoritas penyelenggara pemilu.
Meski upaya pemantauan telah dilakukan, tantangan seperti geografis Papua yang sulit, kerawanan konflik, dan polarisasi politik tetap menjadi faktor risiko. Peran aktif masyarakat sipil dan media juga dibutuhkan untuk memastikan transparansi.
Jika PSU kali ini berhasil dilaksanakan dengan baik, ini bisa menjadi momentum penting bagi penguatan demokrasi di Papua. Sebaliknya, jika masih ditemukan kecurangan atau pelanggaran HAM, Komnas HAM siap menyuarakan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah dan KPU. Kehadiran tim pemantau di PSU Pilkada Papua adalah langkah konkret untuk memastikan pemilu yang berintegritas dan menghormati HAM. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi ini, karena hanya dengan kolaborasi semua pihak, Pilkada yang adil dan damai dapat terwujud.
