Suara Lantang Pemuda Mimika: 13 Tuntutan Perubahan untuk Mimika dan Papua yang Lebih Baik
News Sorendiweri– Dalam sebuah momentum bersejarah, koalisi Pemuda Mimika Bersatu yang terdiri dari berbagai elemen organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan—seperti GMNI, GMKI, PMKRI, KNPI, PKK, GAMKI, OKIA, APKM, YLBH, dan Peradi—menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Selasa, 2 September 2025. Forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah panggung penyampaian aspirasi yang kritis, terstruktur, dan penuh keyakinan. Mereka menyerahkan 13 butir pernyataan sikap yang tidak hanya ditujukan untuk pemerintah daerah, tetapi juga menembus hingga ke jantung kekuasaan di pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Pernyataan sikap ini adalah cermin dari kegelisahan yang mendalam, akumulasi dari berbagai persoalan yang membelit masyarakat Mimika dan Papua secara keseluruhan. Ini adalah suara generasi muda yang menolak diam, yang menuntut keadilan, transparansi, dan perbaikan sistemik untuk masa depan mereka.
Mengurai 13 Butir Suara Hati Pemuda Mimika
Ketiga belas poin pernyataan sikap tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar yang mencerminkan cakrawala pemikiran dan keprihatinan para pemuda:
1. Penolakan terhadap Kebijakan yang Memberatkan Rakyat:
Poin pertama dan kedua secara tegas menolak kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota legislatif serta segala bentuk kenaikan pajak baru. Poin ini menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara beban hidup rakyat dengan kenyamanan yang dinikmati para elite politik. Pemuda Mimika melihat kebijakan semacam ini sebagai bentuk ketidakpekaan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat biasa.
2. Reformasi Aparat Penegak Hukum dan Keamanan:
Poin ketiga, keenam, dan ketujuh mengetuk pintu reformasi besar-besaran di tubuh TNI dan Polri. Mereka menuntut perubahan sistemik, penolakan terhadap kekerasan oleh aparat, dan penegakan prosedur pengamanan yang persuasif. Tuntutan ini lahir dari pengalaman panjang dan kepahitan akan berbagai insiden kekerasan yang kerap menimpa masyarakat Papua.
Baca Juga: Polda Papua Kerahkan 9.300 Personel Amankan Aksi di Jayapura
3. Penuntasan Keadilan dan Kasus HAM:
Ini adalah tema yang paling menyentuh dan mendesak. Poin keempat dan kelima dengan berani menuntut pengusutan tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap peserta aksi di seluruh Indonesia, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Poin kedelapan, penolakan pemindahan tahanan politik keluar Papua, juga bagian dari upaya menjaga proses hukum tetap transparan dan adil di tanah kelahiran mereka.
4. Pemberantasan Ilegalitas dan Perlindungan Hak Ekonomi Masyarakat Lokal:
Poin kesembilan dan kesepuluh sangat spesifik menyasar persoalan di Mimika. Mereka mendesak DPRK untuk mengusut tuntas kasus BBM ilegal dan tambang ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah—dua masalah yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Selain itu, mereka menuntut keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan meminta transparansi dari PT Freeport Indonesia mengenai jumlah karyawan OAP dan prioritas penerimaan pencari kerja lokal. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap marginalisasi ekonomi yang sering dialami masyarakat asli.
5. Komitmen untuk Perdamaian dan Pembangunan:
Di tengah segala kritik, poin kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas menegaskan komitmen positif mereka. Mereka menyerukan persatuan, menolak hasutan dan provokasi, serta menyatakan dukungan penuh bagi pemerintah kabupaten untuk menyukseskan program pembangunan dan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir mereka bukan kekacauan, melainkan Mimika yang Aman, Damai, dan Sejahtera.
Tanggapan DPRK Mimika: Sebuah Awal yang Dialogis
Tanggapan dari Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, patut diapresiasi. Ia menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesediaan untuk mengevaluasi hal-hal yang menjadi kewenangan mereka, serta berjanji meneruskan aspirasi yang menjadi ranah pusat. Respon yang konstruktif dan dialogis seperti ini adalah fondasi yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Makna yang Lebih Besar: Sebuah Kebangkitan Kesadaran
Aksi dan pernyataan sikap Pemuda Mimika Bersatu ini bukan sekadar daftar tuntutan. Ini adalah manifestasi dari kebangkitan kesadaran kritis generasi muda Papua. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi aktif menjadi subjek yang menyuarakan hak-haknya dengan data yang konkret dan argumen yang rasional.
Mereka meminta pertanggungjawaban atas masa lalu (kasus HAM), kritis terhadap kondisi sekarang (kebijakan ekonomi, kekerasan aparat), dan visioner untuk masa depan (reformasi sistemik, perlindungan hak lokal). Gabungan organisasi yang begitu luas juga menunjukkan kemampuan untuk melampaui sekat-sekat primordial dan bersatu atas nama kepentingan bersama yang lebih besar.
Tantangan ke Depan
Kini, bola berada di pihak DPRK Mimika, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum. Apakah pernyataan sikap ini akan berakhir sebagai arsip, atau menjadi pemantik bagi perubahan nyata? Komitmen untuk menindaklanjuti harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret: membentuk pansus untuk kasus BBM dan tambang ilegal, melakukan hearing intensif dengan Freeport, dan yang terpenting, menjadi jembatan yang efektif untuk menyampaikan suara ini ke Jakarta.
Bagi pemerintah pusat, 13 poin ini adalah barometer kepercayaan masyarakat Papua. Pengabaian terhadapnya hanya akan memperdalam luka dan kekecewaan. Sebaliknya, penanganan yang serius dan berkeadilan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam memulihkan hubungan dan membangun Papua yang damai dan adil.
Pemuda Mimika telah menyampaikan suaranya dengan lantang dan elegan. Kini, saatnya dunia mendengar dan bertindak.
