BPKAD Supiori Dorong Optimalisasi Dana Transfer Pusat untuk Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
News Sorendiweri– Pemerintah Kabupaten Supiori terus berkomitmen untuk mengelola dana transfer dari pusat secara efisien, efektif, dan transparan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Supiori, Aldi, SE.
Dalam sebuah wawancara eksklusif di ruang kerjanya Aldi menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas konsistensinya dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Menurutnya, dukungan finansial ini merupakan penopang utama bagi keberlangsungan berbagai program strategis di Supiori.
“Dana transfer ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan darah bagi keberlangsuan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Supiori. Dana ini sangat membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan setiap program yang telah direncanakan dengan matang,” ujar Aldi.
Efisiensi Anggaran dan Fokus pada Prioritas Pembangunan
Aldi memaparkan bahwa Pemkab Supiori tidak hanya bergantung pada penyaluran dana, tetapi juga aktif melakukan efisiensi anggaran. Langkah penghematan ini diarahkan secara khusus untuk memprioritaskan program-program yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Supiori.
Baca Juga: Rapat Revisi RUU Hak Cipta di DPR Ricuh Ahmad Dhani Interupsi Ariel dan Judika
“Kami sedang melakukan penajaman prioritas. Setiap rupiah harus berdampak langsung dan terasa oleh masyarakat. Dengan langkah efisiensi yang tepat sasaran, kami yakin roda pemerintahan akan berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Strategi ini dinilai krusial, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi global yang belum pasti. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tidak merasakan gangguan dalam pelayanan, sambil tetap memacu laju pembangunan.
Evaluasi Keuangan dan Percepatan Penyerapan Anggaran Otsus
Selain mengelola dana transfer umum, Aldi juga menyoroti pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia mengungkapkan bahwa tahapan evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2024 telah dijadwalkan di tingkat provinsi. Evaluasi ini menjadi momen krusial untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disebutkan sedang bekerja keras untuk menyelesaikan Rancangan Perubahan Anggaran (RPA), termasuk untuk dana Otsus tahun 2025.
